Soppeng, Sorotanwarga.com - Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Gabah dan Beras Tahun 2025 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng pada Rabu (19/3).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional serta memastikan distribusi dan penyerapan hasil panen berjalan optimal.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal, khususnya beras, sebagai komoditas strategis daerah.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering petani sebesar Rp 6.500 per kg dan jagung Rp 5.500 per kg.
Untuk menjaga transparansi dan efektivitas di lapangan, pengawasan pembelian gabah dilakukan oleh TNI, sementara pengawasan jagung berada di bawah Kepolisian.
Kepala Cabang Bulog Soppeng, Faisal Armin, menyampaikan bahwa secara nasional, Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Soppeng memiliki target penyerapan sebesar 22.917 ton.
Namun, kapasitas gudang Bulog di daerah ini hanya mampu menampung 8.500 ton saat kosong. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Bulog Soppeng akan memanfaatkan gudang milik mitra penggilingan dan menyewa fasilitas tambahan guna memastikan penyerapan berjalan lancar.
Sejak 21 Februari 2025, Bulog Soppeng telah membeli gabah petani sesuai HPP yang ditetapkan. Hingga 18 Maret 2025, realisasi pembelian gabah telah mencapai 6.861 ton, melampaui target awal yang hanya 5.895 ton.
Namun, penyerapan beras masih jauh dari harapan, dengan capaian baru sebesar 15 ton dari target tahunan 19.770 ton. Pemerintah berharap target ini dapat terpenuhi lebih cepat, setidaknya hingga April, demi mempercepat pencapaian swasembada pangan.
Menanggapi kendala kapasitas gudang, Wakil Bupati Soppeng mengusulkan pemanfaatan gudang milik mantan pengusaha penggilingan yang kini tidak beroperasi.
Selain itu, Bulog didorong untuk memperluas kemitraan dengan penggilingan beras skala menengah yang memiliki infrastruktur memadai. Hal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan di daerah.
Dandim 1423 Soppeng, Letkol Inf. Reinhard Haposan Manurung, S.Pd., menegaskan bahwa keberhasilan program ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya TNI.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan agar proses penyerapan gabah dan beras berjalan lancar. TNI akan terus mendampingi dan memastikan tidak ada kendala di tingkat petani maupun distribusi.
Sebagai langkah konkret, diusulkan pembentukan wadah khusus untuk memfasilitasi kemitraan Bulog dengan penggilingan beras yang memenuhi standar. Kerja sama ini akan mendapat pengawalan dari Babinsa untuk memastikan efektivitas di lapangan.
Diketahui, Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, serta para mitra penggilingan Bulog dan penyuluh pertanian.
(Sahril)
