Sorotanwarga.com, Soppeng - Dugaan penyimpangan dalam pengadaan sapi di Desa Bulue, Kabupaten Soppeng, kembali mencuat ke permukaan, Rabu (19/3).
Hal itu karena, anggaran sebesar Rp 350 juta yang seharusnya dialokasikan untuk pengadaan sapi serta Rp 70 juta untuk pembangunan kandang diduga dikorupsi.
Dalam konfirmasi yang dilakukan, Kepala Desa Bulue, Abdul Majid, menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pengadaan sapi tersebut.
Ia bahkan menyatakan bahwa sejak menjabat pada tahun 2014 hingga saat ini, tidak pernah ada pengadaan sapi di desanya.
Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diperoleh, dana tersebut memang telah digunakan untuk pengadaan sapi dan pembangunan kandang.
Hal ini kemudian memunculkan tanda tanya besar terkait keberadaan sapi-sapi yang dibeli menggunakan anggaran negara tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Tim Monitoring, Investigasi, dan Pelaporan LHI, Mahmud Cambang, memberikan pernyataan keras.
Mahmud dengan tegas menyoroti kejanggalan dalam pengadaan sapi ini dan menduga ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
”Bantuan APBN untuk kelompok peternak ini seharusnya mencakup satu paket lengkap, mulai dari kandang, pembuatan kompos, hingga pengadaan sapi. Namun, sampai saat ini tidak ada transparansi yang jelas terkait alokasi dana tersebut,” kata Mahmud Cambang.
Lebih jauh , ia mengungkapkan bahwa Abdul Majid yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kelompok sekaligus Kepala Dusun, merupakan penerima manfaat bantuan senilai lebih dari Rp 300 juta.
”Kami mendesak adanya transparansi penuh. Jika memang ada anggaran Rp 350 juta untuk pengadaan sapi dan Rp 70 juta untuk kandang, ke mana sapi-sapi itu sekarang? Jangan sampai ada indikasi korupsi yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Mahmud Cambang juga menekan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini.
”Kami meminta aparat hukum segera bertindak. Masyarakat berhak tahu ke mana perginya sapi-sapi tersebut. Ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi menyangkut hak rakyat serta potensi kerugian negara,” tandasnya.
(Penulis: Sahril/Red*)
