Sorotanwarga.com, Soppeng - Proyek pembangunan sumur bor yang dirancang untuk mendukung irigasi pertanian di Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tengah menuai kecaman.
Dengan anggaran sebesar Rp 137 juta dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, proyek yang dilaksanakan oleh CV. Anugrah Kencana bersama konsultan pengawas CV. Aqal Cipta Utama ini diduga dijalankan secara asal-asalan, hingga menyisakan kekecewaan mendalam di kalangan petani.
Alokasi anggaran yang cukup besar seharusnya bisa membawa manfaat nyata bagi petani, namun kenyataannya hasil proyek tersebut jauh dari harapan.
Berdasarkan keterangan warga, sumur bor itu direncanakan untuk mengairi hingga 20 hektar sawah di wilayah tersebut.
Sayangnya, apa yang mereka dapatkan hanya proyek yang terlihat dikerjakan tanpa mematuhi standar teknis.
Sumur tersebut menggunakan pipa kecil yang biasa dipakai di rumah tangga, sehingga tidak dapat mendukung kebutuhan irigasi sawah yang luas.
“Proyek ini awalnya dianggap sebagai solusi bagi petani di desa kami, tetapi sekarang rasanya hanya menjadi mimpi kosong,” ungkap seorang warga.
“Pipa yang dipasang kecil sekali, tidak mungkin mengairi sawah kami. Padahal, anggarannya lebih dari Rp 100 juta,” tambahnya.
Untuk itu, sejumlah pihak mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Tipikor Polres Soppeng dan Kejaksaan Negeri Soppeng, segera turun tangan menyelidiki dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek ini.
Mereka berharap agar ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, mengingat kerugian besar yang dialami masyarakat akibat proyek yang terkesan diabaikan ini.
Sementara itu, pihak pelaksana proyek hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai persoalan ini.
Namun, warga mendesak agar aparat berwenang segera mengambil langkah serius demi mencegah kerugian yang lebih besar dan memastikan keadilan bagi para petani.
Proyek yang semestinya menjadi sumber kesejahteraan justru menjadi ironi yang membebani petani, sebuah contoh nyata ketidakadilan yang membutuhkan tindakan tegas dari aparat hukum, Rabu (30/10).
(Penulis: Sahril)
